Bocoran PP Minerba Baru: BUMN Tak Diberi Batas Waktu Operasi
Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) bagian pertambangan akan diuntungkan dari gagasan pemerintah mengeluarkan ketentuan pemerintah untuk ketentuan eksekutor dari Undang-undang No.tiga tahun 2020 mengenai Mineral serta Batu Bara.
| Beberapa Jenis Ayam Kate |
Dari dokumen Perancangan Ketentuan Pemerintah mengenai Pekerjaan Usaha
Pertambangan Mineral serta Batu Bara yang didapat CNBC Indonesia, BUMN akan diberi kelebihan dari bagian periode waktu operasional tambang. Masalahnya berkaitan ekstensi step pekerjaan operasi produksi yang tertera pada Klausal 53 disebut jika "periode waktu pekerjaan operasi produksi untuk IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dipunyai oleh BUMN bisa diberi ekstensi semasa 10 tahun setiap saat ekstensi."
Apa ini berarti BUMN tidak dibatasi waktu spesifik dalam melakukan pekerjaan operasi produksi tambangnya?
Beberapa BUMN bagian pertambangan diantaranya PT Bukit Asam Tbk (PTBA) di bidang batu bara, PT Bermacam Tambang Tbk (ANTM) di bidang tambang nikel serta emas, PT Timah Tbk (TINS) di bidang tambang timah, dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) atau PT Inalum untuk holding BUMN tambang.
Sesaat buat pemegang IUP pada umumnya atau non BUMN mempunyai batas waktu ekstensi waktu operasi produksi, diantaranya:
a. Buat IUP tidak terpadu dengan proses hilirisasi mineral atau batu bara, waktu ekstensi kontrak seperti berikut:
- Untuk komoditas mineral logam, bisa 2x ekstensi dengan semasing ekstensi semasa 10 tahun.
- Mineral bukan logam, bisa ekstensi 2x 5 tahun.
- Mineral bukan logam tipe spesifik, bisa ekstensi 2x 10 tahun.
- Batuan, bisa ekstensi 2x 5 tahun.
- Batu bara, bisa ekstensi 2x 10 tahun.
Pilihan Redaksi Ini Ia Deretan Bocoran dari RPP UU Minerba, Apa Saja?
Ini Tingkatan Divestasi IUP sesuai dengan Bocoran PP Minerba Baru
Bocoran PP Minerba Baru: Ada Ketentuan Divestasi Lewat Bursa Saham
Tetapi, buat yang terpadu dengan pekerjaan hilirisasi, karena itu periode waktu operasi produksi bisa diberi ekstensi semasa 10 tahun setiap saat ekstensi. Berarti, sama seperti dengan BUMN, buat pemegang IUP yang tambangnya terpadu dengan pekerjaan hilirisasi pun tidak diberi batasan waktu waktu operasi.
Buat pemegang IUP non terpadu dengan hilirisasi, yang sudah mendapatkan ekstensi 2x, karena itu dia harus kembalikan Daerah IUP (WIUP) pada Menteri. Serta, dalam periode waktu 3 tahun sebelum operasi produksi usai, pemegang IUP harus sampaikan laporan tentang kehadiran kekuatan serta cadangan mineral atau batu bara pada Menteri.
Mengenai pada Klausal 44 dalam Perancangan PP ini disebut jika sebelum dilaksanakan ekstensi izin, periode waktu operasi produksi buat pemegang IUP Operasi Produksi diberi paling lama:
- 20 tahun untuk mineral logam,
- 10 tahun untuk mineral bukan logam,
- 20 tahun untuk mineral bukan logam tipe spesifik,
- 5 tahun untuk batuan, serta
- 20 tahun untuk batu bara.
Tetapi buat mineral logam yang terpadu dengan sarana pemrosesan serta atau pemurnian (smelter) diberi periode waktu sampai 30 tahun. Begitupun dengan batu bara yang terpadu dengan peningkatan serta atau pendayagunaan diberi periode waktu sampai 30 tahun.
